Melansir laporan resmi dari media Vietnam News (VNS) yang merujuk data dari Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup (the Ministry of Agriculture and Environment/MAE) Vietnam, total nilai ekspor kayu dan produk kayu Vietnam sukses menembus angka USD 8,54 miliar (sekitar Rp154 triliun, kurs Rp 18.080/$) hingga paruh pertama tahun ini. Angka tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Vietnam menempati posisi lima besar sebagai pengekspor furniture kayu terbesar dunia
Pencapaian ini tergolong impresif mengingat industri logistik global sedang dihantam situasi yang tidak menentu di Timur Tengah, yang memicu lonjakan biaya pengiriman (freight cost) dan logistik (kontener). Kontribusi pengiriman terbesar terjadi selama bulan Juni yang mencatatkan estimasi ekspor sebesar USD 1,53 miliar.
Bagi pelaku bisnis dan eksportir furniture kayu di Indonesia, lonjakan ekspor negara tetangga ini menjadi sinyal penting untuk membaca peta persaingan pasar internasional dan strategi diversifikasi pasar global.
Hingga saat ini, Amerika Serikat (AS) masih menjadi tujuan utama ekspor kayu Vietnam dengan pangsa pasar hampir 50%. Disusul oleh Tiongkok sebesar 15%, dan Jepang sebesar 12,9%.
Namun, ada beberapa hal terkait dinamika pasar yang menunjukkan pergeseran cukup menarik untuk dicermati. Ekspor ke Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 8% dalam lima bulan pertama, namun ekspor furniture ke Tiongkok justru melonjak drastis hingga 49%. Sementara nilai ekspor ke Jepang tumbuh stabil di angka 5,1%.
Ketergantungan yang sangat tinggi pada pasar AS dinilai menjadi risiko terbesar bagi industri furniture di Vietnam. Perubahan kebijakan dagang, tarif resiprokal, dan tindakan pemulihan perdagangan (trade remedies) di AS sewaktu-waktu dapat mengguncang para eksportir. Oleh karena itu, Vietnam kini gencar mengalihkan radar ekspansi mereka ke wilayah Uni Eropa (UE), Jepang, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah.
Meskipun pesanan pembelian (Purchase Order) yang diterima oleh para eksportir dilaporkan 'sehat' hingga kuartal ketiga seiring pulihnya konsumsi global, tantangan terbesar bagi Vietnam saat ini bukan lagi mencari pembeli atau meningkatkan pesanan, melainkan tentang bagaimana memenuhi peraturan terkait lingkungan yang semakin ketat.
Dunia internasional kini menuntut rantai pasok yang transparan, legal, dan berkelanjutan. Beberapa regulasi ketat yang wajib dipenuhi oleh eksportir global saat ini termasuk regulasi anti-deforestasi EUDR (Europena Union Deforestation Regulation) di Eropa, Undang-undang pelarangan perdagangan flora dan fauna ilegal (US Lacey Act) di AS, dan Standar Emisi Karbon sebagai tuntutan pengurangan jejak karbon pada proses produksi untuk hampir semua pasar di negara maju.
Deputi Direktur Jenderal Departemen Perlindungan Hutan MAE Vietnam, Nguyễn Văn Diện, mengungkapkan bahwa kunci untuk memenangkan pasar internasional adalah memperluas sertifikasi hutan berkelanjutan dan mempercepat digitalisasi ketelusuran (digital traceability). Saat ini, Vietnam sedang memperluas program percontohan kode area hutan produksi terintegrasi untuk menjamin legalitas bahan baku mereka.
Menanggapi ketatnya standar hijau ini, Phùng Quốc Mẫn selaku Ketua Asosiasi Rantai Pasok Mebel dan Kerajinan Kota Ho Chi Minh (the Handicraft and Wood Industry Association of HCM City/HAWA) menegaskan bahwa sektor kayu di kawasan ASEAN — termasuk Indonesia — hanya dapat berkembang secara berkelanjutan melalui kerja sama regional. Kolaborasi dalam membangun rantai pasok yang transparan dan bertanggung jawab menjadi harga mati agar produk furniture kayu dari Asia Tenggara tetap kompetitif.
Dengan total pasar impor furniture global yang diperkirakan mencapai USD 230 miliar per tahun, peluang bagi negara-negara produsen seperti Indonesia dan Vietnam masih sangat terbuka lebar. Langkah Vietnam dalam menuntaskan isu restitusi pajak PPN produk setengah jadi serta digitalisasi database hutan bisa menjadi referensi berharga bagi pemangku kebijakan dan asosiasi mebel di Indonesia demi mendorong daya saing produk lokal di kancah dunia.
---(VNS)
Vietnam menempati posisi lima besar sebagai pengekspor furniture kayu terbesar duniaPencapaian ini tergolong impresif mengingat industri logistik global sedang dihantam situasi yang tidak menentu di Timur Tengah, yang memicu lonjakan biaya pengiriman (freight cost) dan logistik (kontener). Kontribusi pengiriman terbesar terjadi selama bulan Juni yang mencatatkan estimasi ekspor sebesar USD 1,53 miliar.
Bagi pelaku bisnis dan eksportir furniture kayu di Indonesia, lonjakan ekspor negara tetangga ini menjadi sinyal penting untuk membaca peta persaingan pasar internasional dan strategi diversifikasi pasar global.
Hingga saat ini, Amerika Serikat (AS) masih menjadi tujuan utama ekspor kayu Vietnam dengan pangsa pasar hampir 50%. Disusul oleh Tiongkok sebesar 15%, dan Jepang sebesar 12,9%.
Namun, ada beberapa hal terkait dinamika pasar yang menunjukkan pergeseran cukup menarik untuk dicermati. Ekspor ke Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 8% dalam lima bulan pertama, namun ekspor furniture ke Tiongkok justru melonjak drastis hingga 49%. Sementara nilai ekspor ke Jepang tumbuh stabil di angka 5,1%.
Ketergantungan yang sangat tinggi pada pasar AS dinilai menjadi risiko terbesar bagi industri furniture di Vietnam. Perubahan kebijakan dagang, tarif resiprokal, dan tindakan pemulihan perdagangan (trade remedies) di AS sewaktu-waktu dapat mengguncang para eksportir. Oleh karena itu, Vietnam kini gencar mengalihkan radar ekspansi mereka ke wilayah Uni Eropa (UE), Jepang, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah.
Meskipun pesanan pembelian (Purchase Order) yang diterima oleh para eksportir dilaporkan 'sehat' hingga kuartal ketiga seiring pulihnya konsumsi global, tantangan terbesar bagi Vietnam saat ini bukan lagi mencari pembeli atau meningkatkan pesanan, melainkan tentang bagaimana memenuhi peraturan terkait lingkungan yang semakin ketat.
Dunia internasional kini menuntut rantai pasok yang transparan, legal, dan berkelanjutan. Beberapa regulasi ketat yang wajib dipenuhi oleh eksportir global saat ini termasuk regulasi anti-deforestasi EUDR (Europena Union Deforestation Regulation) di Eropa, Undang-undang pelarangan perdagangan flora dan fauna ilegal (US Lacey Act) di AS, dan Standar Emisi Karbon sebagai tuntutan pengurangan jejak karbon pada proses produksi untuk hampir semua pasar di negara maju.
Deputi Direktur Jenderal Departemen Perlindungan Hutan MAE Vietnam, Nguyễn Văn Diện, mengungkapkan bahwa kunci untuk memenangkan pasar internasional adalah memperluas sertifikasi hutan berkelanjutan dan mempercepat digitalisasi ketelusuran (digital traceability). Saat ini, Vietnam sedang memperluas program percontohan kode area hutan produksi terintegrasi untuk menjamin legalitas bahan baku mereka.
Menanggapi ketatnya standar hijau ini, Phùng Quốc Mẫn selaku Ketua Asosiasi Rantai Pasok Mebel dan Kerajinan Kota Ho Chi Minh (the Handicraft and Wood Industry Association of HCM City/HAWA) menegaskan bahwa sektor kayu di kawasan ASEAN — termasuk Indonesia — hanya dapat berkembang secara berkelanjutan melalui kerja sama regional. Kolaborasi dalam membangun rantai pasok yang transparan dan bertanggung jawab menjadi harga mati agar produk furniture kayu dari Asia Tenggara tetap kompetitif.
Dengan total pasar impor furniture global yang diperkirakan mencapai USD 230 miliar per tahun, peluang bagi negara-negara produsen seperti Indonesia dan Vietnam masih sangat terbuka lebar. Langkah Vietnam dalam menuntaskan isu restitusi pajak PPN produk setengah jadi serta digitalisasi database hutan bisa menjadi referensi berharga bagi pemangku kebijakan dan asosiasi mebel di Indonesia demi mendorong daya saing produk lokal di kancah dunia.
---(VNS)
