Penundaan tarif resiprokal bisa jadi sebagai bagian strategi jangka panjang/img: AI generated
Ketegangan perdagangan kembali mencuat setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, Presiden AS Donald Trump menunda penerapan sejumlah tarif selama 90 hari.
Walaupun sifatnya hanya sementara, penundaan ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menyusun strategi. Khususnya bagi industri kayu Indonesia yang merupakan salah satu tulang punggung ekspor non-migas nasional.
Apa artinya ini bagi Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan jeda tersebut?
Memahami Penundaan Tarif
Secara sederhana, tarif resiprokal yang ditunda adalah kebijakan di mana pemerintah tidak langsung membalas tarif impor yang diberlakukan oleh negara mitra dagang. Penundaan ini memberi ruang untuk negosiasi, pemetaan ulang strategi, dan bahkan peluang kerja sama yang lebih luas.
Dalam konteks perdagangan internasional, langkah ini mencerminkan sikap diplomatis dan berhati-hati, dengan harapan memperoleh hasil jangka panjang yang lebih menguntungkan, tanpa memicu konflik dagang secara langsung.
Tidak sama halnya dengan yang telah dilakukan oleh Tiongkok, dengan membalas tarif secara langsung menjadi 125% untuk produk AS, yang memperkeruh situasi perang dagang di antara kedua pihak.
Dampak bagi Industri Kayu Indonesia
Akses Pasar Ekspor tetap Terbuka
Penundaan tarif resiprokal, walaupun masih bersifat sementara, Indonesia masih memiliki akses pasar ekspor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Dengan tetap terbukanya pasar utama tersebut, sangat penting bagi keberlangsungan sektor kayu olahan dan furniture di Indonesia.
Daya Saing Produsen Lokal
Di sisi lain, daya saing bagi produsen lokal terutama UMKM akan lebih ketat karena dengan ditundanya tarif resiprokal akan membuka peluang lebih lebar untuk produk asing tetap masuk Indonesia dengan harga kompetitif.
Pasokan Bahan Baku & Teknologi
Kebijakan ini bisa mendorong penyesuaian rantai pasok, termasuk masuknya bahan baku atau teknologi produksi dari luar negeri yang sebelumnya mahal karena tarif. Namun, risiko masuknya produk kayu non-sertifikasi juga perlu diwaspadai agar tidak merusak ekosistem keberlanjutan hutan Indonesia.
Situasi ini bisa menjadi peluang bagi industri kayu Indonesia, karena pada dasarnya suplai untuk kebutuhan global akan berkurang dari negara-negara produsen produk kayu seperti TIongkok, Vietnam, dan Malaysia.
Membangun kontrak baru atau meningkatkan pasar baru misalnya Eropa, Timur Tengah, dan Australia bisa menjadi sebuah peluang besar, karena mereka membutuhkan pemasok cadangan. Akan tetapi mengejar pasar saja tidaklah cukup, pengembangan teknologi produksi, perbaikan desain produk, serta memperbanyak sertifikasi kayu (SVLK, FSC) tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan pasar ekspor produk kayu Indonesia.